iklan hut ri ke 75 kelurahan wapunto

Mendesak Dibentuk Tim Mencari Fakta, Terkait Penyegelan Balai Desa

Mendesak Dibentuk Tim Mencari Fakta, Terkait Penyegelan Balai  Desa
Jufri Hasan
LAFALMUNA.COM, Raha --- Ironis sekaligus memprihatikan ditengah penyaluran BLT sebagai dampak dari Cofid 19, tanpa aba aba sejumlah Balai Desa disegel dan itu dilakukan warga desa yang kecewa dengan kinerja Kades yang bersifat diskriminatif terhadap warganya, yang  dinilai  tak transparan membagi BLT.
 
“ Saya kira untuk mengetahui duduk masalah yang sebanarnya, harus dibentuk tim pencari fakta, bukan hanya dijawab ditenggarai ada profokator. Sebab menjadi lucu, sebuah aksi hanya dijawab dengan pernyataan. Jadi segera bentuk tim pencari fakta yang independen, sehingga benang kusut terjadinya penyegelan balai desa itu terjawab, “ Ujar Hasan Jufri S.Hut, mantan ketua HMI Cabang Muna.
 
Menurut Jufri, Pemda Muna harus bijak mencari akar masalah, sebab tak mungkin ada api jika tak ada asap. Jadi cari dulu letak masalah, seperti dokter yang mendiagnosa pasien. Sebab, tak semua sakit dada sebagai penyebab sakit jantung, boleh jadi adalah lambung yang kronis.
 
“ Saya kaget membaca pernyataan Kadis DPMD Muna , bahwa penyebab penyegelan balai desa ditenggarai ada profokator. Pernyataan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi akan memantik perlawanan yang lebih dahsat. Artinya, teliti dulu, apa yang mendasar sehingga warga nekad menyegel balai desa.Sebab, pembagian BLT itu adalah hak rakyat, bukan kemurahan hati penguasa local,karena sumber dananya dari Negara. Jadi siapapun dia yang berdempak lansung dengan Cofid 19, wajib mendapatkan BLT “ tegas Hasan.
Hasan menambahkan, keanggotaan tim pencari fakta yang akan dibentuk, yaitu harus memenuhi unsur Pamda ( DPMD), DPRD, Kepolisian, TNI, LSM. Tim ini cukup paripurnah untuk mengusut penyegelan balai Desa. “ Saya kira kita harus membiasakan diri untuk bekerja prosedural, “ Tegas Hasan,
Karena BLT adalah hak rakyat lanjut Hasan,maka tak ada hubungannyaan dengan transaksi politik. Artinya ,jangan pasung hak politik rakyat. Sebab, hak politik rakyat di pilkada, itu momen lain yang tak punya garis singgung dengan BLT. Sehingga menjadi konyol, jika ada pihak yang mengklaim, penerimah BLT adalah pendukung salah satu calon yang bertarung di Pilkada Muna.
 “ Sekali lagi saya katakan, persepsi yang dangkal, mengklaim penerimah BLT adalah pendukung dan akan memenangkan salah satu calon. Artinya, jangan bodohi rakyat, karena dana BLT bukan dana pribadi, tapi bersumber dari Negara. Ini yang harus dipahami rakyat Muna. Rakyat bebas menentukan sikap, yang tak bisa direcoki untuk mendukung calon yang kebetulan membagi  bagi BLT, sekali lagi itu dana yang bersumber dari Negara, bukan dari kantong pribadi calon bupati, “ simpul Hasan Jufri.     

Penulis : Imran Waru

Editor : Syahrial Ashaf

Tag : Penyegelan Balai Desa